POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Kabupaten Berau menjadi salah satu daerah yang masuk dalam upaya percepatan rehabilitasi mangrove. Melalui Program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) yang dilakukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Republik Indonesia.

Pertimbangan Kabupaten Berau memiliki garis pantai yang panjang dan kaya akan ekosistem mangrove yang sangat bernilai. Luasan mencapai 80 ribu hektar menjadikan hutan mangrove Berau terluas ke dua se-Kaltim.

Program ini disosialisasikan langsung kepada stakeholder terkait pada pertemuan yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, Muhammad Said, di Ballroom Hotel Bumi Segah Tanjung Redeb, Selasa (12/11/2024).

Sekretaris Daerah, Muhammad Said menyampaikan bahwasanya Pemkab Berau menyambut baik program rehabilitasi mangrove sebagai bagian upaya menjaga kelestarian ekosistem mangrove.

“Berau memiliki luas wilayah mangrove yang sangat luar biasa yang tentu ini menjadi bagian dari investasi yang harus kita rawat dan kita jaga. Sehingga sosialisasi ini  sangat penting untuk menyatukan persepsi dan membangun kolaborasi bersama, agar program yang dijalankan benar benar memberikan nilai manfaat baik bagi lingkungan maupun masyarakat disekitarnya,” ungkap Muhammad Said.

Muhammad Said meyakini program ini bisa berjalan dengan kolaborasi dari seluruh stakeholder dan utamanya masyarakat harus ada kontribusi kongkret yang mereka rasakan manfaatnya.

Untuk itu Ia berharap sebelum program ini dijalankan, dapat benar benar dilakukan pemetaan dengan melibatkan perangkat pemerintahan, tidak hanya Kabupaten, tetapi juga Kecamatan dan Pemerintahan Kampung. Terlebih masyarakat di kawasan mangrove yang terlibat langsung dalam kegiatan ini.

“Kami berharap program ini benar benar memberikan manfaat ke masyarakat dan dapat terus berkelanjutan,” tukasnya lagi.

Kepala Kelompok Kerja Edukasi Sosialisasi BGRM RI, Suwignya Utama mengatakan pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove dilakukan melalui upaya memulihkan, meningkatkan dan mempertahankan untuk mewujudkan pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan. sehingga diperlukan dukungan dan peran para pihak antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, Akademisi, NGO, Masyarakat, dan pihak lain yang terkait.

Suwignya, mengatakan pertemuan ini digelar dalam rangka membangun kesepahaman bersama, meningkatkan dukungan dan komitmen para pihak serta menghimpun partisipasi masyarakat dalam percepatan rehabilitasi mangrove. BRGM melaksanakan program ini dengan beberapa pendekatan yang dilakukan secara bertahap. Di kabupaten Berau rehabilitasi mangrove ditargetkan dilaksanakan seluas 1318 hektar yang tersebar di 6 kecamatan dan 12 desa atau kampung. (sep/FN)